Presiden Duterte: Antara Amerika Serikat, Cina, dan Rusia.

Presiden Filipina yang baru, yakni Rodrigo Duterte, menjadi salah satu presiden yang kebijakannya banyak menimbulkan pro kontra di dalam negeri maupun di luar negeri. Presiden Duterte memperoleh kurang lebih 16 juta suara dalam pemilu, mengalahkan kandidat lainnya yakni Mar Roxas, yang memperoleh kurang lebih 9 juta suara. Ia mengambil simpati dari warga Filipina dengan menjanjikan perubahan kepada warga kelas menengah ke bawah (Santos, 2016).

Menurut survey yang dilakukan oleh Pulse Asia, tingkat kepercayaan warga Filipina terhadap Presiden Duterte mencapai 91 persen. Salah satu yang ingin ia lakukan di masa pemerintahannya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan di Filipina. Karena adanya ketimpangan antara warga yang memiliki usia produktif untuk bekerja dengan lapangan pekerja yang tersedia. Hal ini membuat banyak warga yang akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri atau biasa disebut Overseas Filipino Workers (OFW). Pada bulan Agustus, sebanyak 128 pekerja Filipina yang bekerja di Arab Saudi dipulangkan karena perusahaan tempat mereka bekerja dinyatakan bangkrut. Presiden Duterte pun menyambut langsung kepulangan mereka di bandara dan berjanji akan memberikan mereka pekerjaan yang baru. Tindakan cepat tanggap Presiden Duterte ini mampu menarik simpati warga Filipina (Santos, 2016).

Hal lain yang juga menjadi salah satu misi Presiden Duterte adalah membebaskan Filipina dari narkoba dan juga korupsi. Karena misi ini, diperkirakan sekitar 2.000 orang lebih pengguna dan pengedar narkoba telah tewas. Presiden Duterte pun mengizinkan polisi untuk melakukan kebijakan tembak di tempat jika memang ada barang bukti narkoba. Kebijakan Presiden Duterte ini pun mendapat respon yang cukup keras dari dunia internasional, karena menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga melanggar hukum-hukum yang berlaku karena menghukum tanpa adanya proses pengadilan terlebih dahulu. PBB dan juga organisasi advokasi Global seperti Human Rights Watch dan Amnesty International telah merespon hal ini dan menghimbau Presiden Duterte untuk menghentikan kebijakan tembak ditempat-nya ini. Kebijakan ini pun dianggap sebagi suatu bentuk pembantaian yang dilakukan kepada umat manusia. Namun, apa respon dari Presiden Duterte? Ia terkesan acuh tak acuh atas respon dunia internasional dan menyatakan hal ini akan terus berlanjut hingga hari terakhir kepemimpinannya di Filipina (Iyengar, 2016).

Yang juga menjadi pemberitaan media akhir-akhir ini adalah pernyataan Presiden Duterte yang menginginkan agar semua pasukan Amerika Serikat meninggalkan Filipina dan juga ingin mempertimbangkan kembali perjanjian pertahanan diantara kedua negara.  Seperti diketahui Filipina dan Amerika Serikat adalah sekutu lama melalui perjanjian kerjasama pertahanan yang telah mereka buat sejak lama. Dibawah perjanjian ini, Amerika Serikat berhak untuk membangun pangkalan militer di 12 lokasi –bahkan lebih-  berbeda di Filipina. Perjanjian pertahanan ini bahkan telah mereka perbaharui lagi di tahun 2014. Kedua negara menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan Lebih lanjut (Enhanced Defense Cooperation Agreement) dengan rentang waktu perjanjian ini adalah sepuluh tahun, yang mana semakin memperkuat kehadiran militer AS di Filipina untuk bantuan kemanusiaan dan juga operasi militer (Albert, 2016). Perjanjian ini ditandantangani dibawah pemerintahan presiden Filipina sebelumnya, yaitu Presiden Benigno Aquino.

Presiden Duterte semakin memperlihatkan adanya shifting policy dalam masa pemerintahannya. Ia membuka lebar kesempatan latihan militer bersama dengan Cina dan Rusia. Hal ini tentu mencederai sekutu lamanya, Amerika Serikat. Begitu pula dalam kasus Laut Cina Selatan. Dalam masa pemerintahan Presiden Aquino, Filipina sampai membawa permasalahan ini ke Permanent Court Arbitration atau Mahkamah Arbitrase Internasional. Kasus ini kemudian dimenangkan oleh pihak Filipina, namun hasil dari arbitrase ini tidak ditolak oleh Cina dengan sejumlah alasan. Presiden Aquino cenderung lebih keras bereaksi atas sikap Cina ini. Namun, di masa Presiden Duterte, ia malah ingin tidak terlalu mempermasalahkan sikap Cina ini. Presiden Duterte ingin menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan ini dengan dialog diantara kedua negara atau melalui hubungan bilateral.

Sikap merapat ke salah satu kekuatan dunia lainnya –Cina dan Rusia- menunjukan adanya alur perubahan kebijakan yang ingin Duterte lakukan. Dalam beberapa wawancara dengan media, Duterte mengatakan bahwa Amerika Serikat terlalu mencampuri urusan dalam negeri Filipina, seperti kebijakan anti-narkobanya. Sementara pihak Cina menjunjung tinggi dengan tidak melakukan intervensi (non-intervention) apapun terhadap urusan dalam negeri negara lain. Sikap ini juga terlihat pragmatis karena melihat penurunan pengaruh Amerika Serikat di dunia internasional dan semakin meningkatnya pengaruh dan peran Cina di dunia internasional.
Amerika Serikat cenderung belum merespon atas tindakan yang dilakukan sekutu lamanya tersebut. Salah satu pejabat pemerintahan di AS menanggapi bahwa AS tidak bisa merespon tindakan Duterte ini dengan keras. Ia pun menilai jika Duterte suatu saat bisa saja kembali mendekat ke AS jika memang diperlukan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Pemerintah AS pun masih terus memantau tindakan yang akan diambil Duterte selanjutnya setelah dengan jelas menyatakan kedekatannya dengan Cina. AS tidak mau begitu saja perjanjian pertahanan yang memang telah disepakati di pemerintahan sebelum Duterte. 

Perubahan kebijakan dalam masa Duterte ini dapat dianalisa lebih lanjut melalui faktor idiosinkratik dari Duterte sendiri dan juga dinamika adanya dinamika dalam sistem internasional. Hal ini menjadi menarik untuk diikuti perkembangannya karena terlihat sekali perbedaan kebijakan yang dilakukan antara Presiden Duterte dan Presiden Aquino. Duterte pun berdalih jika hal ini ia lakukan semata-mata untuk kehidupan warga Filipina yang lebih baik lagi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Duterte mungkin belum bisa dianalisa lebih lanjut karena Filipina dibawah kepemimpinan baru berjalan beberapa bulan. Namun, jika perubahan sikap Filipina ini terus berlanjut, maka bisa saja terjadi perubahan konstelasi politik dunia.

References

Albert, E. (2016, June). The U.S.-Philippines Defense Alliance. Retrieved from CFR Backgrounders:  http://www.cfr.org/philippines/us-philippines-defense-alliance/p38101

Iyengar, R. (2016, Agustus). The Killing Time: Inside Philippine President Rodrigo Duterte’s War on Drugs. Retrieved from Time: http://time.com/4462352/rodrigo-duterte-drug-war-drugs-philippines-killing/

Santos, A. P. (2016, September). Why is Duterte so popular in the Philippines? Retrieved from www.dw.com: http://www.dw.com/en/why-is-duterte-so-popular-in-the-philippines/a-19540056